MEDIALOKAL.CO – Kasus ujaran kebencian bernuansa politik serta suku, agama, RAS dan antargolongan (SARA) di media sosial pada momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 diprediksi meningkat serta makin marak.

Direktur Eksekutif Pusat Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan menyatakan hal itu lantaran pesta demokrasi di 171 provinsi, kabupaten/kota, di Indonesia memiliki suhu dan tensi politik yang cukup tinggi.

"Perkiraan kami, ujaran kebencian bernuansa politik akan meningkat," katanya kepada Okezone di Jakarta, Jumat 26 Januari 2018.

Oleh karena itu, ia meminta kepada aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana yang terjadi di dunia siber. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk bertindak tegas apabila menemukan cukup bukti.

Edi melanjutkan, aksi kejahatan lainnya yang berpotensi muncul di Pilkada 2018 adalah praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu oknum guna memenangkan calon kepala daerahnya.

Dia mengungkapkan, saat ini polisi telah membentuk Satuan Tugas Antipolitik Uang, maka itu cara-cara politik praktis yang tidak benar diyakini bisa diantisipasi sejak dini oleh aparat kepolisian.

"Aksi demo juga naik. Kasus pencemaran nama baik dalam medsos juga marak. Kasus money politic akan marak," paparnya. 

Pada perhelatan Pilkada Serentak 2018 sendiri Polri telah membentuk Satgas Anti-SARA. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan angka kejahatan berisi konten SARA.

Karopenmas Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan satgas ini bertujuan agar para peserta pilkada dapat berlaku santun dan beretika dalam berpolitik.

"Nantinya kami ingin pilkada ini atau nanti ke depan pilpres politiknya santun beretika, sehingga kami ingin membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Nanti pemimpin daerahnya tidak ada lagi money politic," tegasnya.(*)

 

Sumber : Okezone.com